Jayawijaya, KV – Ketua Golkar Kabupaten Jayawijaya Antonius Wetipo menyampaikan sambutan dalam pelantikan pengurus KNPI Provinsi Papua Pegunungan.
Antonius mengatakan dirinya berbicara sebagai pengurus KNPI sekaligus bagian dari relawan pendukung Gubernur Papua Pegunungan.
Ia menyampaikan hal tersebut untuk meluruskan sejumlah informasi yang beredar di tengah masyarakat dan media sosial.
Informasi tersebut berkaitan dengan dugaan serta sindiran kepada gubernur yang disampaikan beberapa lembaga, termasuk MRP dan DPRP.
Antonius kemudian menjelaskan kondisi anggaran Provinsi Papua Pegunungan yang menurutnya masih terbatas pada tahun 2026.
Ia menyebut APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun ini hanya sekitar Rp 900 miliar hingga Rp1 triliun.
Menurut Antonius, nilai tersebut lebih kecil dibandingkan APBD Kabupaten Jayawijaya yang berada di wilayah Wamena.
Karena kondisi tersebut, Antonius meminta seluruh tim sukses dan relawan bersabar menghadapi keterbatasan anggaran tahun 2026.
Ia mengatakan tahun 2026 menjadi tahun dengan kondisi anggaran paling terbatas bagi Provinsi Papua Pegunungan.
Menurut Antonius, kondisi anggaran tersebut akan kembali normal dan membaik pada 2027 mendatang.
Antonius menilai Gubernur Papua Pegunungan merupakan sosok yang berpikir besar dan berpegang pada prinsip tertentu.
Ia menyebut gubernur memegang prinsip, “Orang kerja dulu, baru makan,” sebagai bagian dari beban moral kepemimpinannya.
Menurut Antonius, gubernur menunjukkan perhatian kepada pemuda melalui pelantikan pengurus KNPI Provinsi Papua Pegunungan.
Ia menilai pelantikan tersebut menjadi bukti perhatian sekaligus komitmen gubernur terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan.
Antonius kemudian menyampaikan harapannya kepada pengurus KNPI, tim sukses, dan relawan untuk menghadapi tahun berikutnya.
Ia mengatakan tahun 2027 akan menjadi momentum ketika anggaran daerah kembali normal dan tertata dengan baik.
Menurut Antonius, kondisi tersebut memungkinkan pengurus, tim sukses, dan relawan merasakan perhatian nyata dari gubernur.
Ia menggambarkan gubernur sebagai sosok yang tetap berdiri bersama masyarakat dalam membangun Papua Pegunungan.
Antonius mengatakan gubernur tetap bersama masyarakat ketika berada di Jakarta maupun ketika kembali ke Wamena.
Ia kemudian menegaskan bahwa dukungan kepada gubernur harus terus diberikan dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan.
“Beliau punya tangan yang besar, namun tangan beliau jauh lebih besar lagi untuk merangkul kita semua,” kata Antonius.
Ia meminta masyarakat menunggu waktu dan kesempatan yang menurutnya akan datang pada waktunya.
Antonius juga mengajak masyarakat tidak sekadar mengeluh menghadapi kondisi pembangunan Papua Pegunungan saat ini.
Ia meminta masyarakat mendoakan gubernur agar selalu sehat, kuat, dan mendapat hikmat dalam memimpin daerah.
Selain itu, Antonius mengajak masyarakat bekerja dengan setia dan jujur serta mendukung berbagai program pembangunan daerah.
“Kepada Bapak Gubernur, kami di Wamena tetap di sini dan tetap berdiri bersama Bapak,” ujar Antonius.
Ia mengatakan masyarakat akan tetap berdiri bersama gubernur menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam pembangunan daerah.
Menurut Antonius, masyarakat tetap akan membangun Papua Pegunungan bersama gubernur, baik menghadapi persoalan besar maupun kecil.
Sementara itu, kader Golkar Kabupaten Lanny Jaya Misier Yando turut menyampaikan penjelasan mengenai klaim anggaran Rp12 triliun.
Misier menyampaikan penjelasan tersebut untuk merespons pernyataan Ustadz Ismail Asso, anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan.
Ia menyebut berdasarkan data yang diklaim sebagai data resmi, APBD Papua Pegunungan 2025 mencapai Rp1,8 triliun.
Menurut Misier, pemerintah daerah bersama DPRD telah mengesahkan dan menetapkan APBD 2025 tersebut.
Ia juga menyebut APBD Papua Pegunungan 2026 mencapai Rp1,2 triliun berdasarkan dokumen anggaran yang disahkan.
Misier merinci Pendapatan Asli Daerah atau PAD 2026 sebesar Rp169,8 miliar.
Ia juga menyebut Dana Otonomi Khusus atau Otsus Papua untuk 2026 mencapai Rp500,63 miliar.
Menurut Misier, pemerintah memperoleh sisa pendapatan melalui dana transfer dan sumber penerimaan lainnya.
Misier menyimpulkan tidak terdapat alokasi APBD sebesar Rp12 triliun pada 2025 maupun 2026.
“Angka Rp12 triliun tersebut tidak tercantum dalam dokumen resmi yang ditetapkan pemerintah daerah,” katanya.
Menurut Misier, DPRD juga mengesahkan APBD berdasarkan dokumen anggaran yang tidak mencantumkan angka Rp12 triliun.
Ia kemudian menjelaskan alasan yang menurutnya membuat klaim Rp12 triliun tidak sesuai dengan APBD.
Misier mengatakan seluruh pendapatan dan belanja daerah harus tercantum dalam APBD yang disahkan melalui peraturan daerah.
Ia kembali menyebut APBD Papua Pegunungan mencapai Rp1,8 triliun pada 2025 dan Rp1,2 triliun pada 2026.
Menurut Misier, sumber pendapatan provinsi berasal dari PAD, DAU, DAK, Dana Otsus, dan pendapatan lainnya.
Ia menyebut Dana Otsus Papua untuk 2026 mencapai Rp500,63 miliar berdasarkan data yang disampaikannya.
Misier juga menyebut pemerintah memperoleh pendapatan melalui dana bagi hasil dan sumber pendapatan sah lainnya.
Menurut dia, klaim Rp12 triliun kemungkinan muncul karena kesalahpahaman mengenai total akumulasi anggaran beberapa tahun.
