Jakarta, KV- Kementerian Dalam Negeri menegaskan pembangunan Otonomi Khusus Papua harus fokus meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua, Timika, Senin (11/5/2026).
Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Ballroom Hotel Horison Kabupaten Mimika.
Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan membuka langsung forum strategis pembangunan Papua tersebut.
Dalam kesempatan itu, Hasibuan membacakan sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk terkait penguatan implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua.
“Forum ini menjadi komitmen bersama memperkuat koordinasi dan membahas isu strategis implementasi Otonomi Khusus Papua,” ujar Hoiruddin Hasibuan di Timika.
Menurutnya, Otonomi Khusus Papua merupakan instrumen penting untuk memberikan afirmasi, perlindungan, serta pemberdayaan bagi Orang Asli Papua di daerah.
Namun pembangunan Papua masih menghadapi tantangan besar mulai kondisi geografis, keterisolasian wilayah, hingga keterbatasan akses pelayanan dasar masyarakat.
“Persoalan kemiskinan, pemerataan, dan keterbatasan pelayanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah bersama di Papua,” katanya dalam forum tersebut.
Kemendagri meminta pemerintah daerah lebih cermat menentukan prioritas pembangunan terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah saat ini.
Setiap program pembangunan diminta benar-benar fokus terhadap kebutuhan riil masyarakat sehingga manfaatnya langsung dirasakan Orang Asli Papua di daerah.
Hasibuan juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus Papua tersebut nantinya.
“Pengelolaan dana Otonomi Khusus harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegas Hoiruddin Hasibuan kepada peserta forum.
Kemendagri mengajak seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua memperkuat sinergi dan kolaborasi demi mendukung keberhasilan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua berkelanjutan. (Redaksi)
