Jayawijaya, KV – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan gelar Workshop Satu Data Papua Pegunungan dan Konsolidasi Data Orang Asli Papua (OAP) berbasis by name by address di Grand Baliem Hotel, Wamena, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam menyatukan standar data pembangunan dan memperkuat kebijakan afirmatif bagi masyarakat asli.
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Wasuok Z. Demianus Siep mengatakan data berkualitas bukan sekadar urusan administrasi, melainkan fondasi utama dari setiap kebijakan yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
“Ketika kita berbicara tentang pembangunan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang bagaimana mengambil keputusan yang tepat bagi masyarakat. Dan keputusan yang tepat hanya dapat lahir dari data yang benar, akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya,” tegas Wasuok.
Ia mengingatkan bahawa ego sektoral dalam pengelolaan data harus segera diakhiri. Di wilayah geografis yang penuh tantangan seperti Papua Pegunungan, sinkronisasi data adalah sangat penting agar tidak ada lagi tumpang tindih anggaran atau program yang salah sasaran.
“Jangan sampai satu perangkat daerah memiliki data yang berbeda dengan perangkat daerah lainnya. Pemerintah harus berbicara dengan satu data, satu arah, dan satu tujuan pembangunan,” ujarnya
Dalam sambutannya, Wasuok menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurutnya, kebijakan yang tepat hanya dapat lahir dari data yang berkualitas dan dapat dipercaya.
“Ketika kita berbicara tentang pembangunan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang bagaimana mengambil keputusan yang tepat bagi masyarakat. Dan keputusan yang tepat hanya dapat lahir dari data yang benar, akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga, Pj. Sekda memberikan atensi khusus terhadap urgensi konsolidasi data Orang Asli Papua (OAP). Menurutnya, validitas dan integrasi data merupakan modal utama dalam mengeksekusi kebijakan afirmatif, memproteksi hak-hak OAP, serta mengunci agar aliran dana Otonomi Khusus (Otsus) benar-benar mendarat di masyarakat yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Melalui konsolidasi data ini, kita ingin memastikan bahwa Orang Asli Papua benar-benar terdokumentasi dengan baik. Hak-hak mereka harus terlindungi, dan kebijakan afirmatif wajib dieksekusi secara tepat sasaran, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan,” cetusnya
Ia pun mewanti-wanti agar workshop ini tidak mandek sebagai ruang diskusi belaka atau sekadar ajang pertukaran gagasan. Lebih dari itu, agenda ini harus menelurkan output konkret, penguatan koordinasi antarlembaga, sinkronisasi data lintas sektor, optimalisasi Forum Satu Data Papua Pegunungan, hingga jaminan ketersediaan data OAP yang mutakhir serta akurat.(Stefanus Tarsi)
