Jayawijaya, KV – Anggota MRP Papua Pegunungan mendatangi Kantor Dinas Keuangan pada Selasa (14/4/2026) untuk mempertanyakan pencairan anggaran operasional yang belum terealisasi.
Suasana di Kantor Gubernur Papua Pegunungan sempat memanas saat MRP menyampaikan aspirasinya kepada pihak keuangan. Perdebatan sengit tidak terelakkan ketika kedua belah pihak membahas titik terang mengenai kejelasan anggaran yang dinilai masih belum menemui titik temu
MRP menilai anggaran operasional seharusnya sudah bisa dicairkan karena telah disahkan oleh pihak legislatif dan eksekutif sesuai prosedur berlaku.
Kepala BPPKAD Papua Pegunungan, Noak Tabo, menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan bukan karena penahanan, melainkan kesalahan dalam penyusunan dokumen anggaran.
“Saya tegaskan, kesalahan DPA bukan dari keuangan, tetapi dari internal sekretariat MRP dalam menyusun RKA,” ujar Noak Tabo.
Ia menyebut sekretariat MRP hanya memasukkan komponen gaji dalam RKA tanpa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan operasional seperti perjalanan dinas, reses hingga program lainnya.
“Pagu yang tersedia sudah memberikan ruang yang cukup untuk seluruh kebutuhan tersebut namun kembali lagi saat pengimputan oleh sekretariat MRP,” ujarnya.
Akibatnya, saat ini seluruh anggaran dalam DPA terkunci untuk gaji, padahal tersedia sekitar Rp4 miliar untuk operasional yang tidak terinput sejak awal.Sehingga setelah DPA ditetapkan, dokumen tersebut pun tidak dapat diubah kembali.
“Saat ini keuangan hanya menjalankan rincian yang diajukan oleh Sekretariat MRP,”katanya.
Noak menegaskan dokumen DPA tidak dapat diubah setelah ditetapkan sehingga diperlukan ketelitian dalam penyusunan RKA oleh setiap organisasi perangkat daerah.(Stefanus Tarsi)
