Sorong, KV -Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Bank Papua menandatangani MoU dan kerja sama implementasi SP2D Online serta KKPD. Penandatanganan berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Jumat (7/8/2026), sebagai upaya mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan daerah.

Kerja sama tersebut mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Peluncuran tersebut menandai transformasi digital pengelolaan keuangan daerah menuju birokrasi yang lebih cepat, transparan, aman, dan akuntabel.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyambut kehadiran jajaran Kementerian Dalam Negeri yang turut mendukung agenda strategis tersebut. Elisa mengatakan Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru tidak boleh mempertahankan pola tata kelola lama yang lambat dan bergantung pada dokumen fisik.

Menurut Elisa, pemerintah harus memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

"Peluncuran SP2D Online SIPD dan KKPD bukan sekadar meluncurkan aplikasi. Ini bagian transformasi menuju pemerintahan berbasis elektronik dan transaksi nontunai," ujar Elisa.

Menurut Elisa, digitalisasi membuat proses yang sebelumnya panjang dan sulit ditelusuri menjadi lebih sederhana, transparan, serta dapat diawasi sejak berlangsung.

Dengan SP2D Online, pemerintah dapat melakukan pengajuan, penerbitan, verifikasi, hingga pencairan dana secara elektronik dan terintegrasi dengan Kemendagri serta Bank Papua.

Sistem tersebut memperpendek rantai birokrasi, mengurangi penggunaan dokumen fisik, menekan risiko kesalahan administrasi, serta mempercepat pencairan dana pemerintah daerah.

Percepatan pencairan dana diharapkan mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah Papua Barat Daya.

Elisa juga menjelaskan penggunaan KKPD sebagai alternatif pembayaran nontunai yang lebih aman dan efisien bagi pemerintah daerah. "KKPD hadir sebagai alternatif pembayaran nontunai yang aman dan efisien, sehingga bendahara tidak perlu lagi menyimpan dan membawa uang tunai," ujarnya.

Menurut Elisa, setiap transaksi KKPD terekam secara elektronik sehingga memiliki jejak yang jelas dan dapat mempermudah pengawasan.

Namun, Elisa mengingatkan aparatur pemerintah tetap menjaga kedisiplinan dan integritas dalam menggunakan fasilitas pembayaran tersebut.

"KKPD hanya boleh digunakan untuk keperluan pemerintahan sesuai anggaran, bukan untuk kepentingan pribadi," tegasnya.

Sambut baik

Direktur Utama Bank Papua Yuliana D. Yembise menyambut baik kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Menurut Yuliana, penerapan SP2D Online dan KKPD akan membuat pengelolaan keuangan daerah semakin cepat, aman, transparan, dan akuntabel.

“Bank Papua berkomitmen menjaga keandalan sistem, keamanan data, serta ketersediaan layanan pengaduan dan penanganan gangguan secara cepat. Selain kerja sama digitalisasi keuangan, Bank Papua menyerahkan bantuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” kata Yuliana.

Ia menambahkan, bantuan tersebut berupa enam kendaraan roda tiga pengangkut sampah serta 2.100 bibit pohon mahoni dan ketapang kencana. “Bank Papua menyerahkan bantuan tersebut melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan di Papua Barat Daya,” tambahnya.

Agenda tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan perwakilan Bank Indonesia serta BPKP. Perwakilan DPR dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya juga menghadiri kegiatan tersebut bersama para kepala perangkat daerah dan pengelola keuangan se-Papua Barat Daya. (Redaksi)