Jayawijaya, KV— Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyebut capaian tersebut menjadi hasil kerja keras seluruh aparatur sipil negara dan organisasi perangkat daerah.

John menyampaikan hal itu saat memimpin apel pagi di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis (25/6/2026).

Ia mengatakan, pemerintah provinsi mulai menjalankan pemerintahan secara penuh setelah dirinya dan wakil gubernur mulai berkantor pada April 2025.

Menurut John, pemerintah daerah juga telah menindaklanjuti hasil audit keuangan BPK untuk periode 2023 hingga 2024.

“BPK memberikan kita Wajar Tanpa Pengecualian. Ini akibat kerja keras teman-teman ASN dan para OPD,” kata John.

Ia menilai capaian itu menjadi fondasi awal bagi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi baru tersebut.

Namun, John meminta seluruh OPD tidak cepat berpuas diri setelah memperoleh opini WTP dari BPK.

Ia menegaskan, pemerintah harus mempertahankan opini tersebut sekaligus memperbaiki sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

John menyoroti masih adanya keterlambatan laporan dan pemenuhan syarat penyaluran anggaran oleh sejumlah OPD.

Menurut dia, sistem pengelolaan keuangan saat ini menuntut setiap instansi menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.

“Sekarang semua pakai sistem. Dana masuk, realisasi, kemudian laporan kembali,” ujar John.

Ia menyebut baru delapan OPD yang telah melengkapi laporan sesuai ketentuan hingga menjelang akhir Juni 2026.

John meminta OPD lain segera menyelesaikan seluruh dokumen dan tindak lanjut laporan sebelum batas waktu pada 30 Juni 2026.

Ia juga meminta Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah memanggil pimpinan OPD yang belum memenuhi kewajiban tersebut.

John menegaskan, pejabat yang tidak serius menjalankan tugas sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan yang diemban.

Menurut dia, Papua Pegunungan sebagai provinsi baru membutuhkan ASN yang memiliki disiplin, rasa tanggung jawab, dan semangat kerja tinggi.

Ia meminta para ASN membangun budaya kerja yang cepat, tepat waktu, serta mampu mengikuti perkembangan sistem digital pemerintahan.

John mengatakan, ketepatan penyusunan laporan akan menentukan kelancaran transfer anggaran pemerintah pusat ke Papua Pegunungan.

Ia berharap seluruh ASN menjadikan capaian WTP sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Stefanus Tarsi)