Jayawijaya, KV – Kementerian Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperkuat layanan kesehatan rujukan melalui penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) Program Pengampuan Layanan Prioritas di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (26/6/2026).

Kerja sama tersebut melibatkan Kementerian Kesehatan, 14 rumah sakit rujukan nasional, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta rumah sakit di delapan kabupaten di Papua Pegunungan.

Program pengampuan difokuskan pada peningkatan layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, tuberkulosis, penyakit infeksi emerging, diabetes melitus, gastrohepatologi, kesehatan jiwa, dan kesehatan mata.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan program tersebut menjadi langkah besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga masyarakat tidak lagi harus dirujuk ke luar Papua Pegunungan.

"Ini satu kerja sama yang luar biasa. Program dari Menteri Kesehatan ini supaya tidak lagi harus kita kirim pasien dari sini keluar ke rumah sakit besar," kata John Tabo.

Selain meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemprov Papua Pegunungan juga meminta dukungan agar lebih banyak putra-putri asli Papua Pegunungan mendapat kesempatan menempuh pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan lainnya.

"Kami ingin anak-anak gunung menjadi dokter dan tenaga kesehatan agar mengabdi kepada orang tua, saudara, dan kampungnya sendiri," ujarnya.

Direktur  Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan dr. Obrin Parulian M.Kes menjelaskan program pengampuan bertujuan meningkatkan kemampuan rumah sakit daerah agar mampu memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Pengampuan artinya rumah sakit dibimbing, dituntun, dan diajari. Kementerian Kesehatan juga melengkapi alat serta sarana-prasarana sehingga rumah sakit di setiap kabupaten memiliki layanan kesehatan yang setara dengan daerah lain," katanya.

Ia mencontohkan, ke depan rumah sakit di Papua Pegunungan ditargetkan mampu menangani serangan jantung, stroke akibat sumbatan pembuluh darah, hingga penyakit ginjal tanpa harus merujuk pasien ke Jayapura atau luar Papua.

Menurutnya, pemerintah menargetkan pada akhir 2027 atau paling lambat 2028 seluruh kabupaten di Papua Pegunungan telah memiliki pelayanan kesehatan rujukan yang jauh lebih lengkap.

"Kami berharap masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas di daerahnya sendiri dengan dukungan fasilitas, peralatan, dan tenaga medis yang memadai," ujarnya. (Stefanus Tarsi)