Jayawijaya, KV – Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memerintahkan kelompok masyarakat Lanny dan Kurima menghentikan seluruh bentuk pertikaian di Papua Pegunungan, Sabtu.(16/5/2026)
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menetapkan larangan perang antarkelompok tersebut mulai berlaku hari ini bersama dukungan tokoh adat dan gereja.
John Tabo mengatakan pemerintah bersama tokoh masyarakat akan aktif membangun kesadaran tentang persaudaraan, persatuan, perdamaian, serta kasih sayang bersama.
“Di sini kami bersama pimpinan gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemuda akan aktif membangun kesadaran persaudaraan,” ujar John Tabo.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga bersinergi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk serta aparat TNI dan Polri menjaga keamanan.
Menurut John Tabo, pemerintah saat ini masih melakukan pencarian korban yang belum ditemukan sambil menjalankan proses penanganan konflik di lapangan.
Selain itu, pemerintah siap memulangkan warga yang sebelumnya datang ke Jayawijaya untuk terlibat dalam pertikaian antarkelompok tersebut beberapa hari terakhir.
Warga tersebut nantinya dipulangkan menuju daerah asal masing-masing seperti Lanny Jaya, Tolikara, Kurima, serta sejumlah wilayah lainnya di Papua Pegunungan.
John Tabo menegaskan pemerintah daerah bersama tokoh adat dan gereja sepakat menghentikan seluruh bentuk perang mulai hari ini.
“Mulai hari ini perang harus berhenti. Tidak boleh ada perang lagi,” kata John Tabo kepada masyarakat saat memberikan pernyataan resmi.
Ia menilai pertikaian tersebut hanya membawa kerugian besar karena merupakan konflik sesama masyarakat Papua yang seharusnya hidup berdampingan damai bersama.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selanjutnya akan fokus menjalankan langkah pemulihan serta rehabilitasi pascakonflik di wilayah Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya.
Terkait penyelesaian inti persoalan, pemerintah memastikan pembahasan lanjutan segera dilakukan tanpa lagi melibatkan pengerahan massa dalam jumlah besar nantinya.
John Tabo juga meminta aparat keamanan menangkap pihak yang masih menyebarkan isu provokatif maupun menggerakkan massa untuk memperkeruh situasi konflik tersebut.
“Jika masih ada gerakan tambahan atau isu provokatif, kami meminta aparat keamanan menangkap dan memproses pelakunya secara hukum,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga berencana mendorong pembentukan Perdasus dan Perdasi untuk mengatur penyelesaian konflik berdasarkan hukum positif nantinya.
