Jayapura, KV – Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) membekali aparatur sipil negara (ASN) dari Provinsi Papua Pegunungan dan delapan kabupaten dengan pengetahuan serta keterampilan baru dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Jayapura pada 20-22 Mei 2026 itu diikuti 225 peserta. Bimtek tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi bendahara dan pengelola keuangan dalam mendukung transformasi digital tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Bagi sejumlah peserta, pelatihan tersebut menjadi kesempatan untuk memahami lebih dalam berbagai proses yang selama ini mereka jalankan di instansi masing-masing.
Terlebih, sebagian peserta berasal dari kabupaten yang masih menyesuaikan penerapan sejumlah fitur dalam SIPD-RI.
Salah seorang peserta, Oktofianus Wai dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lanny Jaya, mengaku memperoleh banyak wawasan baru selama mengikuti kegiatan tersebut.
“Kami sangat bersyukur karena kegiatan ini menambah wawasan kami masing-masing kabupaten, lebih khusus untuk penatausahaan dan pengelolaan keuangan di tingkat kabupaten,” kata Oktofianus.
Menurut dia, ilmu yang diperoleh selama pelatihan menjadi bekal penting untuk diterapkan setelah kembali ke daerah masing-masing.
“Harapan kami, ini bermanfaat sebagai bekal saat kembali ke kabupaten dan bisa kami aplikasikan dalam pekerjaan,” ujarnya.
Pada hari kedua dan ketiga, pelatihan berfokus pada praktik teknis. Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri memaparkan tata cara penyusunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Peserta juga mempelajari simulasi penggunaan Buku Kas Umum (BKU), mekanisme perhitungan dan penyetoran pajak oleh bendahara, serta materi Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP).
Khusus pada hari ketiga, narasumber menjelaskan sistem AKLAP yang terintegrasi, mulai dari pencatatan jurnal, penyusunan buku besar, neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), hingga Laporan Operasional (LO).
Ketua Panitia Debi Dince Yoweni mengatakan antusiasme peserta terlihat selama pelaksanaan bimtek, terutama saat pembahasan fitur-fitur baru dalam SIPD-RI dan aplikasi AKLAP.
“Ada beberapa kabupaten yang baru mengetahui aplikasi AKLAP ini sehingga mereka sangat antusias mengikuti materi di hari terakhir,” kata Debi.
Sesi pelatihan didominasi diskusi panel interaktif. Narasumber memberikan ruang bagi peserta untuk bertanya dan berkonsultasi langsung mengenai berbagai kendala teknis yang mereka hadapi di daerah masing-masing.
Menurut Debi, pola pembelajaran tersebut membuat peserta lebih mudah memahami materi karena dapat menghubungkan teori dengan persoalan yang mereka temui dalam pekerjaan sehari-hari.
Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh selama tiga hari pelatihan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pastikan setiap materi yang diterima dapat diimplementasikan di perangkat daerah masing-masing,” ujarnya. (Stefanus Tarsi)
